Standar Usaha Wisata Mancing Indonesia

standar usaha wisata mancing

Standart Usaha Wisata Mancing – Peraturan Menteri Pariwisata RI Nomor 19 Tahun 2015 dibuat setelah terbentuknya SKKNI Pemandu Wisata Mancing – Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk kompetensi Pemandu Wisata Mancing dan sering disebut SKKNI Mancing. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata RI Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Wisata Memancing maka di buatlah suatu standarisasi untuk Usaha yang bergerak di bidang usaha Wisata Memancing yang di sebut dengan Standar Usaha Wisata Mancing  dan yang sering disebut dengan Standar Usaha Mancing, selanjutnya disebut Standar adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Wisata Memancing.

Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata dan untuk Usaha Wisata Memancing adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan memancing dengan menggunakan peralatan khusus dan perlengkapan keselamatan termasuk penyediaan jasa pemandu, untuk tujuan rekreasi dan hiburan.

Perumusan standar usaha mancingStandar Usaha Wisata Mancing.
Setiap Usaha Wisata Memancing, wajib memiliki Sertifikat Usaha  Wisata Memancing dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Wisata Memancing berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dan Sertifikasi Usaha Wisata Memancing dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Usaha Wisata Mancing, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Lembaga mandiri yang berwenang melakukan Standarisasi Usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata. Secara garis besar LSU atau Lembaga Standarisasi Usaha adalah badan yang mensertifikasi Standar Usaha parawisata yang termasuk didalamnya bidang standar usaha wisata mancing dan dilakukan oleh yang disebut Auditor secara umum dan disebut Auditor Standar Usaha Wisata Mancing khusus untuk Standarisasi Usaha Wisata Mancing.

Sanksi Administrasi yang dikenakan jika suatu usaha tidak melaksanakan Standarisasi Usaha Mancing adalah :
1. Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 12 ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif.

2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: teguran tertulis; pembatasan kegiatan Usaha Wisata Memancing; dan pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

3. Sanksi administratif  berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan palingWorkshop Standar Usaha WIsata Mancing di Lombok sedikit sebanyak 3 (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib, dengan selang waktu di antara masing-masing teguran tertulis paling cepat selama 30 hari kerja, dan harus dikenakan sebelum sanksi-sanksi administrasi yang lain dikenakan.

4. Pembatasan kegiatan Usaha Wisata Memancing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan jangka waktu selang sebagaimana dimaksud pada ayat  (3) selama paling cepat 30 hari kerja, sudah terlampaui.

Workshop Standar Usaha WIsata Mancing di Bali
5. Pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan telah lewat jangka waktu selama paling cepat selama 60 (enam puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal teguran tertulis ketiga dikenakan. Dalam hal Usaha Wisata Memancing termasuk dalam kategori usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi, maka standar yang diatur dalam Peraturan Menteri ini diterapkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri iniSebelum lewat jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, Usaha Wisata Memancing yang termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta dilakukan Sertifikasi secara sukarela berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*